Mahfud MD Sarankan Kubu Jokowi dan Prabowo Segera Rekonsiliasi, Apresiasi 02 Gugat ke MK

oleh

Uri.co.id| JAKARTA – Prof Mahfud MD menyarankan kubu Jokowi dan Prabowo segera menggagas rekonsiliasi pasca-KPU mengumumkan pemenang Pilpres 2019, agar suasana politik kondusif. 

Di sisi lain, Mahfud MD juga mengapresiasi kubu Prabowo yang telah melakukan gugatan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). 

“Tentu kami mendorong adanya rekonsiliasi politik karena politik itu tidak bisa zero sum game yang menang mengambil semuanya yang kalah dihabisi seluruhnya. Saya kira untuk alam Indonesia dan budaya Indonesia rekonsiliasi politik itu menjadi penting,” ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan ini mengatakan, rekonsiliasi usai Pemilu 2019 penting untuk membuat situasi politik kondusif.

Ia juga meminta seluruh elemen masyarakat menahan diri dalam menyikapi hasil Pemilu 2019 dan kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menambahkan, jika masyarakat kembali terprovokasi, bukan tak mungkin kerusuhan serupa bisa terjadi kembali.

Karena itu, Mahfud meminta semua pihak mengedepankan kepatuhan terhadap hukum dalam menghadapi situasi ini.

Ia mengatakan langkah pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membawa sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) patut diapresiasi.

“Penyelesaian sengketa Pilpres itu sekarang ada di MK. Kita mengapresiasi Pak Prabowo paslon nomor 2 bersama Pak Sandi yang sudah menbawa kasus ini ke MK untuk mencari penyelesaian yang paling elegan,” kata Mahfud.

“Kita apresiasi dan peluang untuk menang atau kalah tetap ada di MK. Oleh sebab itu mari kita dorong MK untuk melakukan tugasnya secara profesional. Tidak boleh diintervensi oleh siapapun dan tidak boleh diteror oleh siapapun,” lanjut dia.

TKN terbengong-bengong 

Wakil Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani, mengatakan banyak pihak yang kaget melihat permohonan perselisihan hasil pilpres yang diajukan oleh tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo- Sandiaga, khususnya ketika terkait bagian posita dan petitum gugatannya.

“Tentu siapa pun yang bejalar hukum itu memang agak terkaget-kaget, ada yang terbengong-bengong ketika membaca materi posita. Posita itu dalil-dalil permohonan dan petitum-nya (tuntutannya),” ujar Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Arsul mengatakan, hal yang menjadi tuntutan tim Prabowo-Sandiaga banyak yang tak sesuai Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018.

Dia mengacu pada tuntutan pihak Prabowo-Sandiaga yang meminta MK menetapkan paslon 02 itu sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Dalam posita permohonan itu, tim hukum Prabowo-Sandiaga merujuk pada putusan MK terhadap Pilkada Kotawaringin.

Ketika itu, MK bisa memutuskan untuk mendiskualifikasi calon bukan hanya mengadili sengketa perselisihan suara.

“Kalau saya sebagai advokat, saya ingin mengatakan bahwa kerangka hukum yang ada pada saat MK memutus soal Pilkada Kotawaringin itu berbeda ya,” tambahnya.

“Sekarang, baik di dalam UU Pemilu maupun dalam PMK itu memang dibatasi apa yang menjadi kewenangan MK terkait dengan sengketa pemilu,” ujar Arsul.

Arsul mengatakan kewenangan MK terkait sengketa pemilu saat ini hanya sebatas perselisihan hasil pemilu, bukan untuk mendiskualifikasi atau menyatakan pemenang pemilu.

“Nah kalau kita bicara hasil perselisihan pemilihan umum, mau enggak mau itu bicaranya angka. Kalau kita mengatakan angka yang ditetapkan oleh KPU itu tidak benar, harus kita buktikan yang benar berapa,” ujar Arsul.

Adapun dalam berkas permohonan perselisihan hasil pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga, ada 7 poin yang menjadi petitum atau tuntutan.

Tujuh poin tersebut adalah:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif;

4. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar’uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019;

5. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024;

6. Memerintahkan kepada termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, atau;

7. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945. ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!