Pemkot Malang Siapkan Dana Subsidi Rp 49 Miliar untuk Sekolah Swasta, Ini Alasannya

oleh

Uri.co.id| SURABAYA – Pemerintah Kota Malang telah menyiapkan dana subsidi sebesar Rp 49 miliar yang nantinya akan diberikan kepada sekolah swasta di Kota Malang.

Hal itu dilakukan, untuk meminimalisir biaya sekolah swasta yang mahal.

Terutama bagi wali murid yang yang anaknya tidak masuk ke dalam sekolah negeri.

Wali Kota Malang, Sutiaji menjelaskan, bantuan tersebut merupakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Jadi, selain ada bantuan subsidi silang, juga ada bantuan Bos yang nilainya Rp 49 Miliar,” ucapnya kepada , Minggu (26/5/2019).

Terkait dengan berbagai permasalahan yang ada, Sutiaji mengatakan, Kota Malang menjadi kota percontohan untuk di mulai PPDB di Jawa Timur.

Hal itu dilakukan sesuai dengan Permendagri dan Permendikbud yang menyebutkan, setiap daerah harus mulai melakukan pemerataan pendidikan.

Sutiaji menilai, untuk memajukan pendidikan itu merupakan persoalan yang gampang.

Namun, untuk melakukan pemerataan itu menjadi sesuatu yang susah, dan itu sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam mendistribusikan sesuai dengan teritorial.

Dalam pemerataan ini, sejumlah guru juga sudah mulai dipindah tugaskan ke beberapa sekolah yang ada di Kota Malang.

“Karena saat ini yang menjadi pusat SMP di Kota Malang adalah SMPN 1, SMPN 3, dan SMPN 5. Kalau semua sekolah di sini namanya tidak ada pemerataan pendidikan. Jadi untuk saat ini tidak ada yang namanya sekolah unggul. Semua sama rata,” jelasnya.

Dijelaskan Sutiaji, saat ini daya tampung SMP di Kota Malang ada 14.000 dan siswa yang telah keluar dari SD maupun MI sebanyak 15.000.

Yang sudah mendaftar di SMP Negeri di Kota Malang berjumlah 8800, sedangkan daya tampung di SMP Negeri hanya 6565.

Hal itu membuat dirinya kini mengkaji akan membuat sekolah baru di Kota Malang.

Menurutnya, dari data yang dihimpun ada beberapa kelurahan yang kesulitan untuk menjangkau sekolah-sekolah negeri di Kota Malang.

Seperti di Kelurahan Gadang, Kelurahan Polehan dan Kelurahan Mulyorejo.

“Tidak menutup kemungkinan, kami akan membangun dua atau tiga sekolah lagi. Tapi ini akan kami kaji dulu dengan melihat sekolah swasta yang ada, dan ini sudah dipertimbangkan oleh Kemendikbud,” terangnya.

Sutiaji mengatakan, paradigma pendidikan dulu dengan yang sekarang harus berubah.

Perubahan itu dimulai dari siswa sekolah dasar yang tidak diharuskan mendapatkan uji kompetensi walaupun melalui tes tulis.

Uji kompetensi hanya dilakukan bagi siswa SMA saja sesuai yang diterapkan di negara Jepang.

“Semua yang diterapkan ini adalah meniru sekolah yang ada di Jepang. Ini adalah bentuk keberanian dari Kemendikbud. Jika pemerataan ini tidak dilakukan, maka yang di daerah akan ketinggal jauh,” tandasnya. (Rifky Edgar) ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!