Peringatan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko Soal Isu People Power, Sebut Skenario Kelompok Tertentu

oleh

– Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Moeldoko memberi peringatan soal gerakan ‘people power’ yang menurutnya sangat merugikan semua warga dan negara

Dilansir dari news dalam artikel ‘Sikapi Soal Isu People Power, Moeldoko: Rencana Ini Bukan Main-main, Tapi Sungguhan’, Jenderal TNI Moeldoko menyebut pengumpulan massa saat penetapan hasil Pilpres 2019 pada 22 Mei mendatang bukanlah hal yang main-main

Mantan Panglima TNI itu juga meminta agar isu pengumpulan massa pada 22 Mei dipahami betul oleh masyarakat mengenai dampak dan kerugiannya

“Ini harus dipahami betul oleh semua pihak, rencana ini bukan main-main tapi sungguhan,” kata Moeldoko saat menghadiri buka bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019)

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko (NEWS/IRWAN RISMAWAN)

Moeldoko pun mengimbau agar seluruh masyarakat Indonesia tidak perlu berbondong-bondong ke sebuah tempat titik berkumpul.

Ia memperingatkan, hal itu pada akhirnya akan digunakan oleh kelompok tertentu untuk mencapai kepentingan mereka

Moeldoko menyebut, masyarakat saat ini tidak menginginkan gerakan ‘people power’ yang pada akhirnya merugikan semua warga negara.

Namun, Moeldoko enggan mengungkap lebih detail mengenai kelompok yang dimaksud tersebut.

“Semuanya rugi. Semuanya dari kita akan rugi. Ngapain jauh-jauh dari luar kota ke Jakarta tahu-tahu menghadapi sebuah musibah. Ini skenario yang disiapkan kelompok tertentu. Saya harus tegas dan clear,” kata Moeldoko.

Moeldoko pun meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu takut akan stabilitas keamanan.

Ia menegaskan, pemerintah melalui TNI-Polri telah siap menangani segala kemungkinan

Di sisi lain, AM Hendropriyono menegaskan tidak akan ada People Power seperti yang didengung-dengungkan oleh kubu Prabowo-Sandi saat rekapitulasi di KPU pada 22 Mei 2019.

Karena itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu minta masyarakat tenang jelang pengumuman rekapitulasi hasil Pemilu oleh KPU.

“Nggak ada apa-apa, rakyat tenang saja.‎ Saya yakin kita semua bagaimanapun di lubuk hati adalah nasionalis,” ucap Hendropriyono usai acara buka puasa bersama kediaman pimpinan DPD Oesman Sapta Odang atau Oso, Rabu (15/5/2019) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

“Masa kita nggak mau jadi Bangsa Indonesia lagi, kan nggak mungkin. Ini hanya retorika saja,” katanya.
Jenderal (purn) Hendropriyono Diisukan Sakit di Singapura, Katanya: Fitnah ke Jokowi Lebih Sadis

Jenderal (purn) Hendropriyono Diisukan Sakit di Singapura, Katanya: Fitnah ke Jokowi Lebih Sadis (news)

Mengenai ramainya isu akan ada aksi kepung KPU hingga People Power, Hendropriyono menegaskan, jika ingin mencapai kekuasaan dan tidak mengikuti perundang-undangan yang berlaku, maka itu dinamakan kudeta.

“Kudeta sipil itu tidak boleh. Kudeta sipil pun tidak pernah ada sejarahnya berhasil kecuali didukung TNI/Polri. Selama tidak didukung, maka tidak mungkin, jauh panggang dari api,” tegasnya.

Disinggung terkait calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang jauh-jauh hari tidak bakal mengakui hasil rekapitulasi KPU, menurutnya, sedari awal pun Prabowo sudah berujar demikian.

Hendropriyono meyakini tanggal 22 Mei 2019 nanti akan baik-baik saja.

“Kan dari awal, dari sebelum pemilu juga sudah begitu (tidak percaya),” singkatnya.

Dosen Pascasarjana Unpas Ditangkap karena Ujaran Kebencian People Power

Seorang dosen Pascasarjana Unpas ( Universitas Pasundan) Bandung, Solatun Dulah Sayuti ditangkap karena terjerat ujaran kebencian People Power di Facebook.

Solatun Dulah Sayuti mengaku menuliskan People Power di Facebook guna merespons informasi di grup WhatsApp yang menyebutkan kesiapan polisi menghadapi People Power dengan siapkan senjata
Ini Profil Dosen Pascasarajana Unpad yang Ditangkap karena Ujaran Kebencian People Power di Facebook

Ini Profil Dosen Pascasarajana Unpad yang Ditangkap karena Ujaran Kebencian People Power di Facebook (Kolase Jabar)

Solatun Dulah Sayuti menuliskannya di akun Facebooknya, pada 9 Mei 2019. Tulisannya seakan mengadudomba antara aparat keamanan dengan rakyat.

Berikut tulisan Solatun Dulah Sayuti di akun Facebooknya :

Harga Nyawa Rakyat, jika People Power tidak dapat dielak; 1 orang rakyat ditembak oleh polisi harus dibayar dengan 10 orang polisi dibunuh mati menggunakan pisau dapur, golok, linggis, kapak, kunci roda mobil, siraman tiner ct berapi dan keluarga mereka.

Solatun Dulah Sayuti mengakui, itu adalah teks tulisannya. Ia juga mengakui kesalahannya.

“Ya, itu teks saya. Saya akui itu kesalahan saya. Saya dosen Pascasarjana, saya sering minta mahasiswa untuk cek dan ricek setiap informasi, tapi saya lakukan kesalahan dan saya harus perbaiki,” ujar Solatun Dulah Sayuti di Mapolda Jabar, Jumat (10/5/2019).

Ia ditetapkan tersangka kasus ujaran kebencian dan informasi hoaks.

Polisi menjerat Solatun Dulah Sayuti memakai pasal 14 ayat 1 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan ancaman pidana mencapai 10 tahun.

“Teks yang saya tulis itu sebagai respons dari informasi di WA group yang menyebutkan kesiapan polisi menghadapi people power dengan siapkan senjata. Makna di balik kalimat saya, tidak ada niat untuk mengadudombakan Polri dengan masyarakat,” ujar Solatun.

Hanya memang, membaca teks yang ia tulis, maksud yang hendak ia sampaikan sama sekali tidak bisa dicerna.

“Tujuan dari teks yang saya tulis mengingatkan agar tidak terjadi people power, namun kontennya saya akui beda dari yang saya maksudkan,” katanya.

Pantauan di akun Facebook hingga Solatun Dulah Sayuti ditangkap, unggahan dosen Unpas itu sudah 10 kali dibagikan dan puluhan komentar.

“Untuk kesekian kali kami mengungkap kasus ujaran kebencian menggunakan Facebook. Siapapun yang bikin onar dengan membuat berita bohong dan menyebarkannya, tentu Polri akan tegas. Penangkapan tersangka SDS, dosen Unpas ini bukan bikin bangga, tapi sebaliknya, kami prihatin karena masih banyak anggota masyarakat menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan ujaran kebencian,” ujar

Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar Kombes Samudi di Mapolda Jabar, Jumat (10/5/2019).

Solatun Dulah Sayuti tercatat sebagai warga Jalan Margahayu Raya, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung. Pada 9 Mei, dia menulis status soal people power.

Kata Samudi, postingan di Facebook itu dikomentari netizen lainnya bahkan banyak yang mengingatkan untuk segera menghapus postingan tersebut.

“Kami berpesan, kiranya punya ponsel pintar, gunakan dengan bijak untuk hal bermanfaat. Jangan untuk menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian bahkan makar. Kalau masih ada, Polri akan terus menindak agar jera dan tidak ditiru warga lainya,” ujar Samudi.

Akibat postingan People Power di Facebook, Solatun Dulah Sayuti berakhir mengenakan baju tahanan.

Ia ditangkap polisi setelah postinganya itu viral di media sosial.

Solatun Dulah Sayuti merupakan dosen di perguruan tinggi swasta ternama di Bandung.

Akademisi itu mengajar sebagai dosen pascasarjana Universitas Pasundan ( Unpas ).

Dilihat dari laman Facebook-nya, Solatun Dulah Sayuti merupakan lulusan SMA PGRI 1 Bandung.

Kemudian, ia pun sempat mengenyam pendidikan di UIN SGD Bandung dan Universitas Padjajaran (Unpad).

Selain itu, tertera pula ia sebagai pimpinan di sebuah pusat studi sosial budaya untuk pengembangan masyarakat, THE CS-CODE FOUNDATION.

Itu merupakan organisasi di luar pemerintah yang fokus pada kelompok sosiap untuk menerapkan teknik sosial budaya.

Solatun Dulah Sayuti ini sudah menikah. Ia merupakan pria asal berasal dari Sidareja, Jawa Tengah.

Berdasarkan data yang dihimpun wartawan, kini ia merupakan warga yang tinggal di kawasan Margahayu, Buah Batu, Kota Bandung.

Melalui akun Facebook-nya, ia pun kerap memamerkan potretnya bersama sang istri.

Ia termasuk dosen yang aktif membuat postingan di media sosial.

Solatun Dulah Sayuti kerap menuliskan berbagai pemikirannya sehingga mengundang reaksi netizen untuk berkomentar.

Tak sedikit dari postingannya mengemukakan isu yang sedang ramai dibicarakan orang banyak.

Akhir-akhir ini Solatun Dulah Sayuti kerap membuat postingan soal Pilpres 2019.

Ia memang tampak tak segan dan tak takut untuk menuangkan apa yang ingin dibicarakannya.

Termasuk sebuah postingan yang membuatnya kini ditangkap aparat kepolisian.

Postingan itu menyinggung soal people power.

“HARGA NYAWA RAKYAT

Jika People Power tidak dapat dielak:

1 orang rakyat ditembak oleh polisi harus dibayar dengan 10 orang polisi dibunuh mati
menggunakan pisau dapur, golok, linggis, kapak, kunci roda mobil, siraman tiner cat berapi dan keluarga mereka,” bunyi postingan itu.

Terkait postingan ini, Solatun Dulah Sayuti mengaku dia sendiri yang menulisnya.

Kini, ia pun mengakui perbuatannya itu salah.

Sebagai akademisi, Solatun Dulah Sayuti merasa dirinya tak menjadi teladan akibat postingan itu.

“Saya akui itu kesalahan saya. Saya dosen pascasarjana, saya sering minta mahasiswa untuk cek dan ricek setiap informasi, tapi saya lakukan kesalahan dan saya harus perbaiki,” ujarnya kepada wartawan Uri.co.id (grup ).

Ia mengaku, membuat postingan itu setelah mendapatkan informasi dari grup WhatsApp.

Dari chat yang diterimanya, disebutkan bahwa pihak polisi menyiapkan senjata atas kesiapan mereka menghadapi people power.

Hal itulah yang menyebabkan Solatun Dulah Sayuti berani membuat postingan tersebut.

Dosen pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, Solatun Dulah Sayuti (SDS) ditangkap penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar.

“Teks yang saya tulis itu sebagai respons dari informasi di WA group yang menyebutkan kesiapan polisi menghadapi people power dengan siapkan senjata,” katanya.

Namun, ia mengaku tak bermaksud untuk mengadukan Polri dan masyarakat.

“Tujuan dari teks yang saya tulis mengingatkan agar tidak terjadi people power, namun kontennya saya akui beda dari yang saya maksudkan,” kata dosen Unpas itu.

Kini, Jumat (10/5/2019), ia pun sudah diamankan di Mapolda Jabar.

Ia tersangkut kasus hoaks dan ujaran kebencian.

Akibat perbuatannya, Solatun Dulah dijerat pasal 14 ayat 1 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan ancaman pidana mencapai 10 tahun. ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!