Selain Zonasi, PPDB SMPN Kawasan Juga Ada Jalur Kelas Khusus. Begini Kata Dewan Pendidikan Surabaya

oleh

Uri.co.id| SURABAYA – Selain penerapan sistem Zonasi, PPDB di SMPN Kawasan di Surabaya juga menerapkan sistem Jalur Kelas Khusus melalui tes. Hal ini dibenarkan Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Kamis (16/5/2019).

Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Martadi, menjelaskan skema penerapan zonasi dalam sekolah kawasan merupakan hasil pertemuan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Komisi D DPRD, Ombudsman, dan Dewan Pendidikan, yaitu memunculkan skema yang prinsipnya tidak bertentangan aturan Kemdikbud tetapi mengakomodir karakteristik Kota Surabaya dan keinginan orangtua.

“Dalam pertemuan itu hasilnya sudah dikomunikasikan dengan dirjen, dan tampaknya dirjen juga sepaham bahwa dimungkinkan Surabaya tidak keluar dalam Permendikbud nomor 51. Hanya saja sekolah kawasan akan menerima jalur kelas khusus yang menerima siswa dengan mempertimbangkan aspek capaian hasil belajar dan tes,”urainya ketika dikonfirmasi .

Dosen Universitas Negeri Surabaya ini melanjutkan, penerapan jalur kelas khusus ini tidak menghilangkan jalur zonasi dalam sekolah kawasan.

Pasalnya jika seluruhnya memakai jalur khusus dengan pertimbangan NUN dan tes, maka sekolah akan masuk menjadi satuan pendidikan khusus.

Satuan pendidikan khusus bukan menjadi wewenang Pemkot, melainkan Pemprov.

“Makanya nanti ada jalur kelas khusus dan kelas reguler untuk jalur zonasi. Kalau kelasnya nanti membaur dan dengan membaurnya siswa dari dua jalur ini akan menghapuskan sistem eksklusif. Anak-anak yang pinter akan bisa membaur dengan anak-anak yang biasa,” lanjutnya.

Dengan adanya perbedaan kemampuan anak, menurutnya akan menjadi tantangan dindik dan sekolah untuk membuat skema pembelajaran yang sesuai.

“Sosialisasi ini pasti akan bersamaan dengan launching PPDB, harusnya minggu ini. Kami juga mendorong agar secepatnya disosialisasikan karena ada hal baru dalam PPDB. Sekolah sudah siap, hanya saja masyarakat yang belum tahu. Tetapi orangtua juga tahu kalau ada modifikasi PPDB tanpa melanggar aturan Permendikbud,” pungkasnya. ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!