Penanggulangan Banjir Akibat Kali Lamong Dianggarkan Rp 1,3 Trilliun dari Pemerintah Pusat

oleh

Uri.co.id| SURABAYA – Penanggulangan banjir akibat luapan Kali Lamong dianggarkan pemerintah pusat sebesar Rp 1,3 trillun. Anggaran ini digunakan untuk pembangunan waduk dan juga tanggul.

Namun kedua langkah penanggulangan banjir Kali Lamong itu baru bisa dilakukan jika pemerintah daerah di Kabupaten Gresik, Lamongan, Mojokerto dan Surabaya sudah bisa menyediakan lahan untuk penyediaan tanggul dan waduk.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Pemprov Jatim, M Abduh mengatakan lantaran Kali Lamong adalah sungai yang kewenangannya pemerintah pusat, maka anggaran penanggulangan banjir juga ditopang dari pemerintah pusat.

“Penanggulangannya ada dua, pertama harus dibangun waduk di hulunya yaitu di Kabupaten Lamongan. Yang kedua adalah waduk. Total anggaran yang disiapkan Pemerintah Pusat ada Rp 1,3 trilliun, kalau diluar waduk ada Rp 889 miliar,” kata Abduh.

Lebih lanjut untuk pembangunan tanggul harus dilakukan mulai Gresik, Surabaya, Mojokerto dan Lamongan. Penanggulan ini dilakukan untuk menambah kapasitas daerah aliran sungai Kali Lamong.

Yang saat ini kapasitasnya hanya 250 m3 perdetik, akan diperluas menjadi 1000 m3 perdetik. Perluasan kapasitas ini dibutuhkan lantaran curah hujan di Jawa Timur rata-rata 750 m3 per detik.

“Dari empat daerah itu yang paling banyak dibutuhkan pembebasan lahan adalah di Kabupaten Gresik yaitu sebesar 149,5 hektar. Sedangkan untuk Kota Surabaya dibutuhkan pembebasan lahan sebesar 38,24 hektar, lalu untuk Kabupaten Lamongan sebesar 3,88 hektar dan Kabupaten Mojokerto sebesar 26,03 hektar,” tegas Abduh.

Dari empat kabupaten tersebut disampaikan Abduh yang paling krusial adalah di Kabupaten Gresik. Sebab wilayah ini adalah yang paling parah terdampak bnjir. Sehingga dibutuhkan segera penanggulan sepanjang 7,2 kilometer.

Perencanaan penanggulangan banjir Kali Lamong ini dikatakan Abduh sudah berjalan sejak 2012 lalu. Akan tetapi hingga kini pemda masih banyak yang belum berjalan membebaskan lahan.

Terutama di Kabupaten Gresik yang belakangan diketahui bahwa banyak tanah yang harus dibebaskan adalah tanah milik pengusaha tambak. Sehingga butuh ada komunikasi dan pendekatan persuasif agar pembebasan lahan bisa segera dilakukan. Bahkan pemda juga belum bisa melakukan pembebasan lahan dengan cara konsinyasi lantaran belum 70 persen lahan yang terbebaskan.

Guna bisa menyegerakan pembebasan lahan, maka berdasarkan rapat gabungan, Pemprov Jatim akan segera menggelar penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kabupaten Kota di wilayah yang dilewati Kali Lamong.

“Perjanjian kerja sama ini nanti memuat tentang pembagian tugas antara Kabupaten Kota dengan pemprov maka akan dihitung kebutuhan lahan berapa dan ada tugasnya masing-masing pihak, kalau butuh dana akan ada sharing budget atau bagaimana. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini akan diketahui oleh pihak legislatif di masing-masing kabupaten kotanya,” kata Abduh.

Di sisi lain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta agar Pemda yang ada di hulu Kali Lamong untuk berkomunikasi secara persuasif pada seluruh warga yang lahannya atau bahkan rumahnya menjadi bagian kebutuhan tanggul Kali Lamong itu yang belum selesai.

“Jadi misalnya dalam waktu dekat Pak Bupati dan tokoh tokoh masyarakat di sekitar daerah yang akan digunakan tanggul Kali Lamong itu bisa memberikan lahannya untuk dibebaskan supaya bisa dibayar tahun ini juga. Kalau bisa dilakukan maka oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian PU PR dan langsung ground breaking tahun ini, itu solusi permanen jangka panjangnya,” ucapnya.

Memang dikatakan Khofifah setiap ada proses yang berkaitan dengan fasum fasos dan kebutuhan strategis seperti ini memam yang harus ada yang memberikan ruang mengorbankan lahannya. Nanti mereka akan berpindah ketempat yang lain karena kebutuhan untuk tanggul cukup luas yaitu panjangnya sekitar 7,2 kilometer. ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!