Sidang Kasus OTT di BPPKAD Gresik: Dana Diduga Mengalir ke Sejumlah Pejabat dan Pegawai

oleh

 | GRESIK – Kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh  Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik mulai disidangkan, Kamis (2/5/2019).

Kasus ini menyeret manta mantan sekretaris dan Plt Kepala Badan pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) M. Mukhtar (50).

Dalam persidangan warga Jl Palangkaraya, Gresik Kota Baru (GKB) tersebut mengaku bahwa uang mengalir ke beberapa pejabat.  

Hal terungkap dari pengakuan terdakwa pada berkas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa Kejari Gresik. 

Dalam bekas diuraikan bahwa diduga dari  pemotongan insentif pegawai dan pejabat BPPKAD dan diduga mengalir ke beberapa pejabat.

Tim Jaksa Kejari Gresik yang diketuai Andrie Dwi Subianto mengatakan bahwa terdakwa telah  menggunakan jabatannya untuk memaksa aparatur sipil negara (ASN) di BPPKAD menyerahkan jasa insentif dengan presentase yang berbeda-beda.

Mulai  Kapala Badan potongan sebesar 30 persen, Kepala Bidang sebesar 20 persen, Kepala Seksi sebesar 15 persen dan sebesar 10 persen untuk staf.

Untuk menjalankan dugaan korupsi yang tersistematis tersebut, lanjut Andrie, bahwa pemotongan intensif disetorkan setiap tiga bulan sekali.

“Dana pemotongan itu dikumpulkan oleh terdakwa. Kemudian digunakan untuk kegiatan di BPPKAD yang tidak dianggarkan,” kata Kasi Pidus Kejari Gresik Andrei, Kamis (2/5/2019).

Lebih lanjut Andrei mengatakan bahwa pemotongan dana intensif ini dimulai sejak 20014, uang tersebut digunakan untuk beberapa tenaga harian lepas (THL), para asisten, Kepala BKD, Kabag, dan Sekpri Bupati Gresik, Sekpri Wakil Bupati Gresik.

“Semuanya yang terlibat sudah dimintai keterangan. Sebab, pemotongan ini mulai tahun 2014 sampai akhir 2018 saat terjaring OTT,” imbuhnya.

Dalam kasus OTT di BPPKAD Kabupaten Gresik pada Januari 2019, peniyidik mengamankan uang sebesar Rp  531,623 juta.  ()

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!